Pada 2 Januari 2026, Indonesia secara resmi meninggalkan hukum pidana warisan kolonial yang dipakai lebih dari seabad. KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) mulai berlaku, lengkap dengan harapan besar: hukum pidana yang lebih manusiawi, lebih proporsional, dan lebih adil.
Namun undang-undang hanyalah naskah. Keadilan baru lahir ketika naskah itu dibaca, ditafsirkan, dan diputuskan di ruang sidang oleh manusia. Maka pertanyaan terpentingnya bukan “apa yang baru dalam KUHP?”, melainkan: apakah praktik peradilan pidana ikut berubah?
1. Pergeseran Paradigma: Dari Pembalasan ke Keseimbangan
KUHP lama berpijak pada logika pembalasan: perbuatan terbukti, pidana dijatuhkan. KUHP Nasional mencoba menggeser pusat perhatian, dari sekadar perbuatan menjadi perbuatan sekaligus pelakunya, korbannya, dan dampaknya bagi masyarakat. Perubahan ini terlihat pada beberapa hal:
- Tujuan pemidanaan dirumuskan secara eksplisit, dan Pasal 52 menegaskan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan merendahkan martabat manusia.
- Pedoman pemidanaan (Pasal 53 dan 54) mewajibkan hakim mempertimbangkan sejumlah keadaan, termasuk kondisi pelaku dan korban.
- Pidana pokok baru: pidana pengawasan dan kerja sosial (Pasal 65) melengkapi pidana penjara dan denda.
- Hukum yang hidup dalam masyarakat diakui dalam Pasal 2, sepanjang sejalan dengan Pancasila, UUD 1945, dan hak asasi manusia.
- Pemaafan hakim (Pasal 54 ayat (2)) memungkinkan hakim menyatakan terdakwa bersalah tanpa menjatuhkan pidana atau tindakan.
Dalam bahasa akademik, pergeseran ini sering disebut sebagai perpaduan antara perlindungan kepentingan masyarakat dan perlindungan kepentingan individu pelaku. Hukum pidana tidak hanya bertanya “siapa yang bersalah”, tetapi juga “pidana apa yang paling bermanfaat dan adil bagi semua pihak”.
2. Kepastian Hukum dan Keadilan Substantif: Musuh atau Sekutu?
Hukum selalu hidup di antara tiga nilai: kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Kepastian menjanjikan bahwa perkara serupa diperlakukan serupa. Keadilan substantif menuntut bahwa setiap perkara dilihat dengan segala kekhasannya. Keduanya sering berbenturan, dan KUHP Nasional memilih sikap terang.
Pasal 53 ayat (2) menyatakan bahwa bila terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan. Ini bukan undangan untuk mengabaikan pasal. Ini pengakuan bahwa hukum yang kaku dapat melahirkan putusan yang sah secara formal tetapi terasa salah, misalnya memenjarakan pencuri barang remeh yang sudah mengganti kerugian.
Pagar itu antara lain Pasal 54 ayat (1), yang mewajibkan hakim mempertimbangkan sebelas keadaan, di antaranya bentuk kesalahan, motif dan tujuan, sikap batin pelaku, cara melakukan perbuatan, riwayat hidup dan keadaan sosial pelaku, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku, serta pemaafan dari korban atau keluarganya.
Namun, keadilan tanpa pagar bisa menjadi “keadilan menurut selera hakim”. Karena itu, keadilan substantif harus dibangun di atas pertimbangan tertulis yang dapat diuji, bukan intuisi yang tak terlihat.
3. Beban Baru di Pundak Hakim
Memberi hakim kewenangan lebih luas berarti memberi mereka tanggung jawab lebih berat. Beberapa tantangannya:
- Mengubah cara berpikir. Pedoman pemidanaan bersifat wajib. Hakim tidak cukup berhenti pada “unsur terpenuhi”, tetapi harus menuangkan pertimbangan tentang kondisi pelaku, korban, dan dampak perbuatan dalam putusan.
- Norma yang terbuka. Pasal 54 ayat (2) hanya menyebut ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, serta keadaan saat dan setelah tindak pidana. Kajian akademik menyoroti ketidakjelasan parameternya, misalnya ketika pemaafan dipertimbangkan pada kelalaian yang berujung kematian.
- Pedoman versus ruang diskresi. Mahkamah Agung menerbitkan Perma No. 3 Tahun 2026 tentang Putusan Pemaafan Hakim. Sebagian pengamat menilai pedoman ini membantu keseragaman, tetapi sebagian lain bertanya apakah peraturan yang lebih rendah boleh membatasi kewenangan yang oleh undang-undang dirumuskan terbuka.
- Kesatuan penerapan hukum. Mahkamah Agung juga menerbitkan SEMA Nomor 1 sampai 4 Tahun 2026 untuk menjaga keseragaman penerapan hukum di era KUHP dan KUHAP baru. Tantangannya adalah menjaga agar keseragaman tidak mengorbankan keadilan dalam perkara konkret.
- Harmonisasi dengan KUHAP. Pasal-pasal baru KUHP memerlukan hukum acara yang selaras agar hakim berani menggunakannya, termasuk dalam format putusan.
- Integritas. Konsep pemaafan dulu diperdebatkan karena dikhawatirkan membuka ruang praktik transaksional. Pedoman, pengawasan, dan keterbukaan putusan menjadi penangkalnya.
4. Tanda-Tanda Awal di Ruang Sidang
Perubahan sudah mulai tampak. Pada 23 Januari 2026, Pengadilan Negeri Sungailiat menjatuhkan putusan pemaafan hakim pertama dalam perkara pencurian ringan, tidak lama setelah KUHP berlaku. Media hukum juga mencatat putusan pemaafan hakim dalam kasus kealpaan yang berujung kematian, yang disebut sebagai vonis bersejarah sekaligus bahan perdebatan. Perkembangan ini menunjukkan bahwa ketentuan baru benar-benar dipakai, bukan hanya dipajang.
5. Apakah Pembaruan Ini Benar-Benar Mengubah Praktik?
Jawaban jujurnya: belum bisa dipastikan. Perubahan norma bisa terjadi dalam semalam, tetapi perubahan budaya hukum memerlukan waktu. Satu putusan progresif belum membentuk kebiasaan. Perubahan yang sesungguhnya baru terlihat bila jaksa menuntut dan hakim memutus dengan memakai pidana alternatif secara konsisten, bila pedoman pemidanaan benar-benar tercermin dalam pertimbangan putusan, dan bila perkara serupa tidak menghasilkan vonis yang timpang. Dalam penelusuran saya, belum ada data komprehensif yang mengukur hal ini secara nasional.
Ada pula risiko sebaliknya: pasal-pasal baru dipakai dengan pola pikir lama. Pidana alternatif hanya menjadi hiasan, dan penjara tetap jawaban otomatis.
Karena itu, pembaruan yang sebenarnya menuntut kerja bersama. Penyidik dan jaksa perlu memilih pasal dan tuntutan dengan semangat yang sama, advokat perlu mengajukan fakta yang relevan bagi pedoman pemidanaan, dan lembaga pelaksana perlu menyiapkan sarana pidana alternatif. Tanpa mata rantai itu, kewenangan hakim yang luas hanya akan terlihat di atas kertas.
6. Argumen dari Sisi Lain
Pendukung penekanan pada kepastian hukum punya alasan kuat. Diskresi luas dapat menimbulkan disparitas, perkara serupa diputus berbeda, dan memberi ruang bagi penyalahgunaan. Dari sudut pandang ini, peraturan teknis Mahkamah Agung bukan ancaman, melainkan upaya menjaga konsistensi. Keduanya perlu didengar: keadilan substantif memerlukan keleluasaan, kepastian memerlukan batas, dan tugas praktik peradilan adalah menemukan titik temu.
7. Mengukur Keadilan, Bukan Sekadar Undang-Undang
Jika pembaruan KUHP tidak cukup diukur dari lahirnya undang-undang, apa ukurannya? Beberapa indikator yang layak dipantau: kualitas pertimbangan putusan, konsistensi putusan atas perkara serupa, pemakaian pidana alternatif dan pemaafan hakim, pemulihan korban, serta kepercayaan publik terhadap pengadilan.
Penutup: Keadilan Dimulai di Ruang Sidang
KUHP Nasional membuka pintu menuju hukum pidana yang lebih adil, tetapi tidak ada pasal yang dapat menjamin keadilan dengan sendirinya. Keadilan lahir dari hakim yang berani mempertimbangkan manusia di balik berkas, aparat yang mau mengubah kebiasaan, dan publik yang mengawasi dengan kritis. Undang-undang baru hanya awal. Ukuran keberhasilannya adalah apakah orang yang berdiri di hadapan hakim hari ini diperlakukan lebih adil dibandingkan kemarin.
Catatan: Artikel ini bersifat informatif dan bukan nasihat hukum. Peraturan pelaksana dan praktik peradilan atas KUHP Nasional terus berkembang, sehingga untuk perkara konkret rujuklah naskah resmi peraturan dan putusan serta konsultasikan dengan advokat atau lembaga bantuan hukum.