Seorang warga menulis di media sosial bahwa sebuah kebijakan merugikan rakyat. Seorang pejabat membaca, merasa tersinggung, lalu melapor ke polisi. Dalam hitungan hari, si penulis dipanggil sebagai terlapor. Apakah ia sedang mengkritik, atau sedang menghina?
Pertanyaan ini kini lebih mendesak karena KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) berlaku sejak 2 Januari 2026. Hukum pidana punya tugas sah melindungi kehormatan seseorang. Namun jika dirumuskan dan ditegakkan sembarangan, ia bisa mematikan keberanian masyarakat menyampaikan kritik. Artikel ini mencari batas antara keduanya.
1. Kebebasan Berekspresi: Hak Konstitusional, Bukan Hadiah
Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menjamin hak setiap orang atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, sedangkan Pasal 28F menjamin hak berkomunikasi dan memperoleh informasi. Kebebasan ini diperkuat UU No. 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dan Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi lewat UU No. 12 Tahun 2005.
Namun kebebasan itu tidak mutlak. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 membolehkan pembatasan melalui undang-undang untuk menjamin hak orang lain, dan Pasal 28G ayat (1) mengakui perlindungan kehormatan dan martabat. Jadi yang perlu dicari bukan siapa yang menang, melainkan keseimbangan yang proporsional.
Sejarah konstitusi kita pun berpihak pada keterbukaan terhadap kritik. Dalam Putusan No. 013-022/PUU-IV/2006, Mahkamah Konstitusi pernah membatalkan pasal-pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam KUHP lama karena dinilai bertentangan dengan kedaulatan rakyat dan kepastian hukum.
2. Kritik, Penghinaan, Pencemaran, dan Fitnah: Empat Hal yang Berbeda
Perdebatan sering kacau karena istilah dicampur. Secara garis besar:
- Kritik menilai kebijakan, tindakan, atau karya, berbasis fakta atau opini yang dapat dipertanggungjawabkan, dan bertujuan kepentingan umum. Kritik boleh keras, tajam, bahkan tidak enak didengar.
- Penghinaan merendahkan martabat seseorang secara pribadi tanpa menuduhkan peristiwa tertentu, misalnya makian atau cercaan.
- Pencemaran nama baik menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan suatu hal agar diketahui umum, dan inilah rumusan inti Pasal 433 ayat (1) KUHP Nasional untuk pencemaran lisan.
- Fitnah adalah tuduhan yang diberi kesempatan dibuktikan, tetapi tidak terbukti, dan dibuat padahal pelakunya tahu tuduhan itu tidak benar.
Kuncinya ada pada sasaran, isi, dan tujuan. Menyebut sebuah proyek “gagal dan merugikan negara” berdasarkan data adalah kritik. Mencerca fisik atau keluarga si pejabat tanpa kaitan dengan kebijakan adalah penghinaan. Menuduh seseorang melakukan korupsi tanpa dasar adalah wilayah pencemaran atau fitnah.
Perlu juga dibedakan antara fakta dan opini. Tuduhan fakta dapat diuji benar atau tidaknya, sedangkan opini, penilaian, dan sindiran adalah ekspresi yang pada dasarnya tidak bisa dibuktikan “salah”. Karena itu, kalimat seperti “kebijakan ini asal-asalan” lebih dekat ke penilaian yang dilindungi dibandingkan tuduhan “pejabat ini menerima suap”.
3. Ketentuan Pidana dalam KUHP Nasional
KUHP Nasional mengatur pencemaran dalam Pasal 433 sampai 442, mencakup pencemaran lisan dan tulisan, fitnah, hingga pengaduan palsu. Penting dicatat, Pasal 433 ayat (3) menegaskan perbuatan tidak dipidana bila dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri. Pengecualian inilah pagar utama bagi kritik. Delik ini juga merupakan delik aduan, sehingga yang merasa dicemarkan sendiri yang harus melapor.
Untuk penguasa, KUHP memuat Pasal 218 sampai 220 tentang penyerangan kehormatan Presiden dan Wakil Presiden. Pemerintah dan para ahli yang dihadirkan dalam sidang pengujian menegaskan bahwa penjelasan pasal itu membedakan kritik dari penghinaan. Dalam Putusan MK No. 275/PUU-XXIII/2025, menurut keterangan anggota DPR yang dikutip media, Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan: pidananya tidak dihapus, tetapi perkara hanya dapat dituntut atas aduan Presiden atau Wakil Presiden sendiri, tidak oleh pihak ketiga.
Lebih jauh lagi, melalui Putusan No. 282/PUU-XXIII/2025 yang diucapkan 28 Agustus 2026, MK mengabulkan seluruh permohonan dan menyatakan Pasal 240 (penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara) beserta penjelasannya, dan Pasal 241, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengikat. Putusan ini menegaskan bahwa kekuasaan negara harus terbuka terhadap kritik.
4. Rezim UU ITE: Pagar yang Dipersempit
Di ruang digital, pencemaran diatur dalam Pasal 27A UU ITE (UU No. 1 Tahun 2024). Dalam putusannya, MK menegaskan bahwa delik pencemaran tidak boleh dimaknai meluas hingga mencakup lembaga pemerintah, korporasi, profesi, atau jabatan, sebab hanya orang perseorangan yang memiliki kehormatan pribadi. Sementara itu, hubungan antara KUHP Nasional dan UU ITE masih memerlukan harmonisasi agar tidak terjadi tumpang tindih dan kriminalisasi berlapis.
5. Ketika Pasal Menjadi Alat Pembungkam
Hukum yang baik di atas kertas bisa buruk dalam praktik. Beberapa risiko kriminalisasi kritik patut diwaspadai:
- Pasal lentur. Frasa seperti “menyerang kehormatan” dapat ditafsirkan luas, apalagi bila aparat menilai satu kalimat tanpa konteks.
- Proses sebagai hukuman. Dipanggil, diperiksa, dan ditetapkan sebagai tersangka sudah menimbulkan beban berat, walau perkara akhirnya tidak terbukti.
- Efek gentar (chilling effect). Ketika satu orang diproses, ribuan lainnya memilih diam.
- Pelapor atas nama pihak lain. Karena delik aduan, hanya yang bersangkutan yang semestinya melapor, bukan pendukung atau pihak ketiga.
Dalam banyak sistem hukum demokratis berlaku prinsip bahwa pejabat publik harus memiliki “kulit yang lebih tebal” dibanding warga biasa. Alasannya sederhana: mereka memegang kekuasaan, dibiayai uang publik, dan menjalankan keputusan yang menyentuh hidup orang banyak. Semakin besar kekuasaan seseorang, semakin lebar ruang kritik yang semestinya ia terima.
6. Argumen dari Sisi Lain
Pembelaan atas pasal-pasal ini perlu didengar. Pemerintah berpendapat rumusan pasal bersifat terbatas, berupa delik aduan, dan dilengkapi pengecualian untuk kepentingan umum. Pendukungnya juga mengingatkan bahwa kehormatan adalah hak konstitusional setiap orang, termasuk pejabat, dan bahwa tuduhan palsu yang disebarkan secara daring dapat menghancurkan reputasi dalam sekejap tanpa pemulihan yang memadai. Pandangan ini sah, dan karena itulah persoalannya bukan menghapus seluruh perlindungan kehormatan, melainkan menjaga ukurannya.
7. Empat Pertanyaan untuk Menguji Sebuah Pernyataan
Sebelum sebuah ucapan dipidana, aparat dan masyarakat dapat bertanya:
- Sasarannya apa? Kebijakan atau perilaku publik, atau pribadi dan keluarga?
- Isinya apa? Opini, penilaian, dan data, atau tuduhan fakta tanpa dasar?
- Tujuannya apa? Kepentingan umum, atau semata-mata merusak nama baik?
- Caranya bagaimana? Disampaikan secara proporsional, atau dengan makian dan ancaman?
Sengketa yang tidak mencapai tingkat pidana sebaiknya diselesaikan lewat jalan yang lebih ringan, seperti hak jawab dan hak koreksi, klarifikasi, mediasi, atau gugatan perdata. Hukum pidana seharusnya menjadi upaya terakhir, bukan reaksi pertama atas rasa tersinggung.
Penutup: Menjaga Kehormatan Tanpa Mematikan Keberanian
Demokrasi tidak membutuhkan masyarakat yang selalu setuju, tetapi masyarakat yang berani berkata tidak dengan cara yang bertanggung jawab. Hukum pidana yang sehat melindungi orang dari fitnah tanpa menjadikan kritik sebagai risiko pidana. Selama batas itu dijaga ketat, kehormatan dan kebebasan tidak perlu saling meniadakan.
Catatan: Artikel ini bersifat informatif dan bukan nasihat hukum. Putusan MK dan penafsiran KUHP Nasional terus berkembang, sehingga untuk kasus konkret rujuklah naskah putusan resmi dan konsultasikan dengan advokat atau lembaga bantuan hukum.