Seorang pemuda mencuri ponsel, lalu meminta maaf, mengganti kerugian, dan korban memaafkannya. Perkara dihentikan. Sebagian orang menyebutnya keadilan yang manusiawi. Sebagian lain curiga: apakah itu cara halus untuk “berdamai” dengan uang dan lolos dari hukuman?
Pertanyaan itu semakin relevan sejak keadilan restoratif (restorative justice) tidak lagi sekadar kebijakan internal aparat, tetapi masuk ke dalam undang-undang. Mari kita bedah apa isinya, apa batasnya, dan di mana letak risikonya.
1. Dari Peraturan Sektoral ke Undang-Undang
Sebelum 2026, keadilan restoratif diatur terpisah oleh tiap institusi: Perpol No. 8 Tahun 2021 untuk kepolisian, Perja No. 15 Tahun 2020 untuk kejaksaan, dan Perma No. 1 Tahun 2024 untuk pengadilan. KUHAP lama tidak memuat pasal yang secara eksplisit mengatur mekanismenya, sehingga praktiknya beragam antarinstansi.
Kini UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, yang berlaku sejak 2 Januari 2026, mengaturnya secara khusus dalam Pasal 79 sampai 88. Pasal 1 angka 21 mendefinisikannya sebagai pendekatan penanganan perkara yang melibatkan korban, tersangka atau terdakwa, keluarga mereka, dan pihak terkait, dengan tujuan memulihkan keadaan semula. Kata kuncinya adalah pemulihan, bukan sekadar damai.
2. Siapa yang Bisa Memakainya? Syarat dan Pengecualian
Tidak semua perkara pantas didamaikan. Pasal 80 ayat (1) menetapkan syarat tindak pidana yang dapat diselesaikan secara restoratif:
- diancam pidana denda paling banyak kategori III (Rp50 juta) atau pidana penjara paling lama 5 tahun;
- merupakan tindak pidana yang pertama kali dilakukan; dan/atau
- bukan pengulangan tindak pidana, kecuali yang putusannya berupa denda atau yang dilakukan karena kealpaan.
Sebaliknya, Pasal 82 mengecualikan perkara yang dianggap terlalu serius untuk “dirundingkan”, antara lain:
- tindak pidana terhadap keamanan negara, ketertiban umum, dan kesusilaan;
- terorisme, korupsi, dan kekerasan seksual;
- tindak pidana terhadap nyawa orang;
- tindak pidana yang diancam pidana minimum khusus atau yang sangat membahayakan masyarakat;
- narkotika, kecuali pengguna atau penyalahguna.
Pengecualian ini penting. Perkara yang melukai kepentingan publik tidak boleh selesai hanya karena dua pihak sepakat.
Dalam praktik, perkara yang paling lazim dipertimbangkan untuk jalur ini adalah pencurian dengan nilai kecil, penganiayaan ringan, perusakan barang, atau kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian, yaitu perkara ketika kerugian korban dapat dihitung dan diganti, dan pelakunya bukan penjahat kambuhan. Pada perkara seperti inilah penjara sering justru memperburuk keadaan: pelaku kehilangan pekerjaan, keluarga kehilangan penopang, dan korban tetap tidak mendapat ganti rugi.
3. Bagaimana Mekanismenya?
Keadilan restoratif dapat dimulai lewat permohonan pelaku atau korban beserta keluarganya, atau lewat penawaran penyelidik, penyidik, penuntut umum, atau hakim (Pasal 81). Prosesnya wajib bebas dari kekerasan, paksaan, intimidasi, tipu daya, dan ancaman. Mekanisme ini bisa berjalan pada empat tahap: penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan sidang pengadilan (Pasal 79 ayat (8)).
Bentuk pemulihannya menurut Pasal 79 ayat (1) meliputi pemaafan dari korban, pengembalian barang hasil kejahatan, penggantian biaya perawatan medis atau psikologis, ganti rugi atas kerugian lain, perbaikan kerusakan, atau pembayaran ganti rugi. Kesepakatan harus dilaksanakan dalam waktu paling lama 7 hari, dan laporan baru dapat dicabut setelah seluruh kesepakatan dipenuhi.
Setelah itu, penyidik atau penuntut umum menerbitkan surat penghentian penyidikan atau penuntutan, yang dalam waktu paling lama 3 hari dimintakan penetapan Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 84 dan 86). Bila pelaku tidak memenuhi kesepakatan, penyidik membuat berita acara dan perkara dilanjutkan ke proses peradilan. Bila mekanisme ini tidak tercapai di tahap awal, hakim masih dapat menerapkannya melalui putusan di persidangan (Pasal 87).
Satu catatan: ketentuan lebih lanjut akan diatur dalam peraturan pemerintah (Pasal 88). Menurut penelusuran sumber per Maret 2026, peraturan itu belum terbit, sehingga perkembangan terbarunya perlu dipantau.
4. Sisi Terang: Mengapa Pendekatan Ini Dibutuhkan
Pemidanaan konvensional sering meninggalkan korban di pinggir cerita. Negara menghukum pelaku, tetapi kerugian korban tak selalu pulih. Keadilan restoratif membalik arah itu: korban didengar, kerugian diganti, hubungan sosial diperbaiki. Pendekatan ini juga mengurangi beban perkara kecil di pengadilan dan penumpukan penghuni lembaga pemasyarakatan, sehingga sumber daya negara dapat dipakai untuk kejahatan yang lebih serius.
5. Sisi Gelap: Ketika Damai Menjadi Transaksi
Kritik terhadap praktik keadilan restoratif juga nyata. Pertama, risiko komersialisasi: pelaku berduit dapat “membeli” kebebasan, sementara pelaku miskin tak punya apa-apa untuk ditawarkan. Kedua, tekanan terhadap korban: korban bisa merasa wajib memaafkan demi menjaga hubungan atau menghindari proses panjang. Ketiga, diskresi aparat: kajian akademik menyoroti ketegangan antara kepastian hukum dan keleluasaan penegak hukum, terlebih ketika aturan lama bersifat sektoral dan tidak seragam.
Ada pula persoalan kesetaraan. Pelaku yang punya kuasa, uang, atau jabatan berada pada posisi tawar yang jauh lebih kuat daripada korban yang rentan. Dalam situasi seperti itu, “kesepakatan” bisa saja hanya wajah sopan dari ketimpangan. Itulah sebabnya pengawasan terhadap proses, bukan hanya hasilnya, menjadi sangat penting.
Karena itu KUHAP baru memasang beberapa pagar: larangan paksaan, batasan jenis perkara, kewajiban kesepakatan tertulis, dan yang terpenting penetapan Ketua Pengadilan Negeri sebagai kontrol yudisial. Penghentian perkara tidak lagi sepenuhnya berada di tangan penyidik atau jaksa.
6. Jadi, Jalan Keluar atau Jalan Pintas?
Jawabannya bergantung pada cara menjalankannya. Keadilan restoratif adalah jalan keluar yang sah bila memenuhi tiga ujian:
- Sukarela. Korban dan pelaku sama-sama berdaya dan tidak ditekan.
- Pemulihan nyata. Ada ganti rugi dan perbaikan yang terbukti terlaksana, bukan sekadar surat damai.
- Kontrol terbuka. Prosesnya terdokumentasi dan diuji oleh pengadilan.
Ia berubah menjadi jalan pintas bila salah satu ujian itu gagal: damai dipaksakan, pemulihan hanya di atas kertas, atau penghentian perkara terjadi tanpa pengawasan.
7. Langkah Praktis bagi Para Pihak
Jika Anda terlibat dalam perkara yang berpotensi diselesaikan secara restoratif, beberapa hal berikut layak diperhatikan:
- Korban: Anda berhak menerima atau menolak tawaran damai. Minta rincian pemulihan yang konkret dan tertulis, termasuk jumlah, waktu, dan bentuknya.
- Pelaku: siapkan pemulihan yang nyata dan dapat dipenuhi dalam 7 hari. Laporan baru dapat dicabut setelah seluruh kesepakatan terlaksana.
- Keduanya: simpan salinan surat kesepakatan dan bukti pelaksanaannya, serta pastikan penetapan Ketua Pengadilan Negeri benar-benar diminta.
- Pendampingan: libatkan advokat atau lembaga bantuan hukum bila ada ketimpangan posisi, agar kesepakatan tidak lahir dari tekanan.
Penutup: Memulihkan, Bukan Menghapus
Keadilan restoratif tidak dirancang untuk menghapus tanggung jawab pidana, melainkan untuk memastikan tanggung jawab itu berwujud pemulihan bagi korban. Bagi korban, kenali hak Anda untuk menolak atau menerima tawaran damai. Bagi pelaku, pahami bahwa maaf saja tidak cukup, karena kesepakatan harus dilaksanakan. Dan bagi aparat penegak hukum, ingat bahwa kewenangan mendamaikan datang bersama kewajiban menjaga keadilan bagi semua pihak.
Catatan: Artikel ini bersifat informatif dan bukan nasihat hukum. Ketentuan pelaksana keadilan restoratif masih berkembang, sehingga untuk kasus konkret konsultasikan dengan advokat, lembaga bantuan hukum, atau penyidik yang menangani perkara.