Hukum Bisnis dan Korporasi di Bekasi

DS Law Office & Partners menyediakan pendampingan hukum bisnis Bekasi bagi pemilik usaha kecil, pendiri usaha rintisan, dan pengurus perseroan. Hukum bisnis dan korporasi mengatur bagaimana sebuah usaha didirikan, dijalankan, dan dipertanggungjawabkan: mulai dari pilihan badan usaha, perjanjian dengan mitra dan pelanggan, perizinan, hingga hubungan antara pemegang saham dan pengurus.

Halaman ini menjelaskan persoalan yang kami tangani, kapan bantuan hukum sebaiknya dicari, dan bagaimana prosesnya secara umum.

Persoalan Hukum Bisnis Yang Kami Tangani

Layanan kami di bidang hukum bisnis dan korporasi mencakup hal-hal berikut, dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing usaha:

• Pendirian dan pemilihan badan usaha. Membantu menimbang bentuk usaha yang sesuai, seperti perseroan terbatas (PT), persekutuan komanditer (CV), atau perseroan perorangan untuk usaha mikro dan kecil, lalu mengurus pendiriannya.
• Perubahan anggaran dasar dan data perseroan. Mendampingi perubahan nama, kegiatan usaha, modal, pengurus, dan pemegang saham, termasuk menyiapkan keputusan rapat yang diperlukan dan berkoordinasi dengan notaris.
• Penyusunan dan peninjauan kontrak. Perjanjian kerja sama, jual beli, sewa-menyewa, keagenan, distribusi, dan jasa, agar hak dan kewajiban para pihak jelas sebelum ditandatangani.
• Perizinan usaha. Membantu memahami dan memenuhi perizinan berusaha berbasis risiko, termasuk pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem OSS.
• Tata kelola perseroan. Penyelenggaraan rapat umum pemegang saham (RUPS), pembagian wewenang direksi dan komisaris, serta pencatatan keputusan perseroan.
• Hubungan antarpemegang saham dan mitra usaha. Perjanjian pemegang saham, masuknya investor atau mitra baru, serta pengaturan peran dan pembagian keuntungan.
• Uji tuntas hukum sederhana (legal due diligence). Pemeriksaan legalitas usaha atau calon mitra sebelum kerja sama atau investasi.
• Somasi dan negosiasi awal. Peninjauan atau penyusunan surat peringatan, dan pendampingan negosiasi ketika mitra tidak memenuhi kewajibannya. Bila persoalan berlanjut menjadi sengketa, lihat halaman Sengketa Non Litigasi & Litigasi.

Kapan Sebaiknya Berkonsultasi

Bantuan hukum paling bermanfaat bila dicari sebelum sebuah keputusan diambil, bukan sesudah masalah muncul. Beberapa situasi yang lazim:

• Sebelum menandatangani perjanjian yang nilainya besar, berjangka panjang, atau memuat denda dan ketentuan pengakhiran.
• Sebelum menerima mitra, investor, atau pemegang saham baru.
• Saat akan mendirikan usaha, atau mengubah bentuk, nama, modal, dan susunan pengurusnya.
• Saat mengurus atau memperbarui perizinan usaha, atau menerima pemberitahuan dari instansi.
• Saat mitra atau pelanggan tidak memenuhi kewajibannya, atau saat Anda menerima somasi. Untuk situasi ini, lihat juga halaman Hukum Perdata dan Sengketa Non Litigasi & Litigasi.

Semakin dini sebuah persoalan dikenali, semakin luas pilihan yang masih tersedia.

Tahapan Bantuan Hukum Secara Umum

Setiap persoalan berbeda, sehingga tahapan dan lamanya dapat berbeda pula. Secara umum, prosesnya sebagai berikut:

1. Konsultasi awal. Anda menyampaikan kondisi usaha dan tujuan yang ingin dicapai. Kami mengajukan pertanyaan untuk memetakan persoalannya.
2. Pengumpulan dokumen dan fakta. Kami meminta dokumen dan kronologi yang relevan (lihat daftar di bawah).
3. Analisis dan rekomendasi. Kami menjelaskan posisi hukum, pilihan yang tersedia, dan risiko masing-masing, sehingga Anda dapat memutuskan sendiri.
4. Penyusunan atau pendampingan. Sesuai lingkup yang disepakati, misalnya menyusun draf perjanjian, mengurus pendirian atau perubahan badan usaha, atau mendampingi negosiasi.
5. Tindak lanjut. Meninjau hasilnya dan menyesuaikan langkah berikutnya bila keadaan berubah.

Lingkup pekerjaan disepakati bersama sebelum pekerjaan dimulai. Kami tidak menjanjikan hasil tertentu, karena hasil bergantung pada fakta, dokumen, dan pihak-pihak lain.

Dokumen Yang Biasanya Perlu Disiapkan

Tidak semua dokumen harus lengkap pada konsultasi pertama; sampaikan yang sudah ada.

• Identitas pemilik atau pengurus usaha.
• Dokumen pendirian dan perubahannya bila berbentuk badan usaha, seperti akta pendirian, anggaran dasar, dan surat keputusan pengesahan.
• Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin usaha yang sudah dimiliki.
• Draf atau salinan perjanjian beserta lampirannya.
• Korespondensi yang berkaitan, seperti surat, surel, dan pesan di aplikasi percakapan.
• Kronologi singkat peristiwa, ditulis berurutan menurut tanggal.

Dokumen yang berisi data pribadi atau rahasia usaha sebaiknya tidak dikirim pada pesan pertama; tunggu sampai konsultasi dimulai.

Dasar Hukum Yang Sering Dirujuk

Peraturan di bidang usaha sering berubah. Daftar berikut bersifat umum dan bukan daftar lengkap; keadaan peraturan diperiksa pada November 2026.

• Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, beserta perubahannya melalui Undang-Undang Cipta Kerja (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023). Mengatur antara lain pendirian perseroan, rapat umum pemegang saham, direksi dan komisaris, serta perubahan anggaran dasar.
• Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), terutama Buku III tentang perikatan, termasuk Pasal 1320 (syarat sahnya perjanjian) dan Pasal 1338 (kekuatan mengikat perjanjian).
• Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), antara lain untuk persekutuan firma dan persekutuan komanditer (CV).
• Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021.

Periksa versi terbaru peraturan sebelum bertindak. Halaman ini tidak menggantikan membaca teks peraturan atau berkonsultasi mengenai keadaan Anda.

Pertanyaan Umum Seputar Hukum Usaha

Apa perbedaan PT dan CV?

PT adalah badan hukum yang terpisah dari para pemegang sahamnya, sehingga pada umumnya tanggung jawab pemegang saham dibatasi sebesar saham yang dimilikinya. CV bukan badan hukum; sekutu yang aktif mengurus usaha bertanggung jawab secara pribadi atas utang usaha. Pilihan yang sesuai bergantung pada modal, jumlah pendiri, rencana menerima investor, dan tingkat risiko usaha. Untuk usaha mikro dan kecil yang didirikan seorang diri, tersedia pula pilihan perseroan perorangan.

Apakah kesepakatan lewat WhatsApp atau surel mengikat?

Pada prinsipnya, perjanjian mengikat bila memenuhi empat syarat sah menurut Pasal 1320 KUH Perdata: kesepakatan para pihak, kecakapan, pokok persoalan tertentu, dan sebab yang tidak terlarang. Bentuk tertulis tidak selalu menjadi syarat, tetapi kesepakatan yang hanya berupa percakapan singkat sulit dibuktikan isinya dan mudah menimbulkan perbedaan tafsir. Untuk hal yang penting, buatlah perjanjian tertulis yang jelas dan simpan korespondensi yang berkaitan.

Apakah perubahan anggaran dasar PT harus disetujui pemerintah?

Perubahan anggaran dasar dituangkan dalam akta notaris dan disampaikan kepada kementerian yang membidangi hukum melalui sistem AHU Online. Menurut Pasal 21 Undang-Undang Perseroan Terbatas, perubahan tertentu, antara lain nama, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, jangka waktu, dan modal dasar, memerlukan persetujuan Menteri. Perubahan lainnya cukup diberitahukan. Pengajuannya memiliki batas waktu sejak akta dibuat, sehingga sebaiknya dikoordinasikan dengan notaris sejak awal.

Apa itu somasi, dan kapan dikirim?

Somasi adalah surat peringatan tertulis kepada pihak yang dianggap lalai memenuhi kewajibannya, yang menegur dan memberi tenggang waktu untuk memenuhinya. Dalam banyak perkara perjanjian, somasi menjadi langkah awal sebelum menempuh jalur lain. Isi dan waktu pengirimannya perlu mengikuti perjanjian dan peraturan yang berlaku, sehingga sebaiknya ditinjau lebih dahulu. Pilihan penyelesaian selanjutnya dijelaskan di halaman Sengketa Non Litigasi & Litigasi.

Cara Berkonsultasi

Anda dapat menghubungi kami lewat tombol WhatsApp “Hubungi Kami” di pojok kanan bawah layar, tombol Konsultasi di bagian atas halaman, atau formulir di bagian Kontak pada beranda. Alamat dan jam operasional kantor juga tercantum di sana.

Ceritakan secara singkat jenis usaha Anda dan persoalan yang dihadapi. Mohon tidak mengirim dokumen yang berisi data pribadi atau rahasia usaha pada pesan pertama.

Tentang Halaman Ini

Ditulis oleh Donasto Samosir, S.H., DS Law Office & Partners. Diterbitkan dan terakhir diperbarui: November 2026.

Informasi di halaman ini bersifat umum dan tidak menggantikan nasihat hukum untuk kasus tertentu. Setiap persoalan memerlukan penilaian atas fakta dan dokumen yang sebenarnya.

Bidang Praktik Terkait

• Hukum Perdata: perjanjian yang dilanggar, utang piutang, dan ganti rugi.
• Hukum Ketenagakerjaan: perjanjian kerja dan hubungan kerja dalam usaha.
• Sengketa Non Litigasi & Litigasi: pilihan jalur penyelesaian sengketa bisnis.
• Wawasan Hukum: artikel tentang aturan dan prosedur hukum.