Penyelesaian Sengketa Non Litigasi dan Litigasi di Bekasi

DS Law Office & Partners menyediakan pendampingan penyelesaian sengketa Bekasi melalui dua jalur: di luar pengadilan (non litigasi), seperti perundingan, mediasi, dan arbitrase, dan di pengadilan (litigasi). Tidak setiap sengketa cocok untuk jalur yang sama, sehingga langkah pertama adalah menilai fakta, dokumen, dan tujuan Anda sebelum memilih.

Halaman ini menjelaskan pilihan jalur, tahapan yang lazim ditempuh, dan cara berkonsultasi.

Layanan Penyelesaian Sengketa di luar dan di dalam Pengadilan

Layanan kami disesuaikan dengan jenis sengketa dan tujuan masing-masing klien.

Di luar pengadilan (non litigasi)

• Somasi dan negosiasi. Menyusun atau menanggapi somasi, menilai posisi Anda, dan mendampingi perundingan.
• Mediasi. Mendampingi mediasi di luar pengadilan dengan bantuan mediator yang dipilih bersama.
• Kesepakatan perdamaian. Menyusun perjanjian perdamaian yang jelas dan dapat dilaksanakan, termasuk mengajukannya untuk dikuatkan pengadilan bila diperlukan.
• Arbitrase. Meninjau klausul arbitrase dan mendampingi perkara di lembaga arbitrase, serta permohonan terkait di pengadilan negeri.

Di pengadilan (litigasi)

• Gugatan perdata. Wanprestasi, perbuatan melawan hukum, dan sengketa perdata lain, termasuk gugatan sederhana yang memenuhi syarat.
• Menghadapi gugatan. Menyusun jawaban, eksepsi, bukti, dan menghadirkan saksi bagi pihak tergugat.
• Mediasi dalam perkara. Pendampingan pada mediasi yang diwajibkan sebelum pokok perkara diperiksa.
• Upaya hukum dan pelaksanaan putusan. Banding, kasasi, peninjauan kembali, dan permohonan eksekusi putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Beberapa sengketa punya jalur sendiri: perselisihan hubungan kerja di Hukum Ketenagakerjaan; perkara keluarga, waris, dan tanah di Hukum Keluarga dan Properti; sengketa usaha dan perseroan di Hukum Bisnis dan Korporasi; serta wanprestasi dan gugatan umum di Hukum Perdata. Bila ada unsur pidana, lihat Hukum Pidana.

Kapan Sebaiknya Berkonsultasi

Bantuan hukum paling bermanfaat bila dicari sebelum dokumen ditandatangani atau keputusan diambil. Beberapa situasi yang lazim:

• Anda menerima somasi atau gugatan, atau ingin menyampaikan somasi kepada pihak lain.
• Pihak lain tidak memenuhi perjanjian, atau menolak membayar atau menyerahkan sesuatu yang menjadi hak Anda.
• Perjanjian Anda memuat klausul arbitrase atau penyelesaian sengketa dan Anda belum yakin artinya.
• Anda ditawari kesepakatan damai dan ingin memahami akibatnya sebelum menandatangani.

Kesepakatan damai yang sah mengikat para pihak dan sulit ditarik kembali, jadi pahami isinya lebih dahulu.

Hal yang dipertimbangkan dalam memilih jalur

• Klausul dalam perjanjian. Bila para pihak terikat perjanjian arbitrase, sengketa umumnya harus dibawa ke arbitrase, bukan ke pengadilan negeri.
• Hubungan ke depan. Perundingan dan mediasi memberi ruang menjaga hubungan, misalnya antarmitra usaha atau antarkeluarga.
• Kerahasiaan. Proses di luar pengadilan umumnya tertutup, sedangkan persidangan perdata pada umumnya terbuka.
• Daya paksa. Putusan pengadilan atau arbitrase dapat dieksekusi, sedangkan kesepakatan damai perlu dituangkan dengan baik agar dapat dilaksanakan.
• Waktu dan biaya. Berbeda untuk tiap perkara; kami menjelaskannya setelah melihat dokumen Anda, tanpa menjanjikan hasil.

Tahapan Penyelesaian Sengketa

Tahapan berbeda untuk tiap sengketa. Gambaran umum berikut tidak menggantikan penilaian atas fakta dan dokumen Anda.

Jalur di luar pengadilan

1. Konsultasi dan pemetaan. Kami memeriksa perjanjian, bukti, dan tujuan Anda, lalu menjelaskan pilihan yang tersedia.
2. Somasi. Pihak lain diminta secara tertulis memenuhi kewajibannya dalam batas waktu tertentu.
3. Negosiasi atau mediasi. Para pihak berunding langsung atau dengan bantuan mediator.
4. Kesepakatan tertulis. Hasil kesepakatan dituangkan dalam perjanjian perdamaian, dan bila perlu dikuatkan melalui akta perdamaian di pengadilan.

Bila para pihak terikat perjanjian arbitrase, sengketa diajukan ke lembaga arbitrase. Putusannya bersifat final dan mengikat, dan pelaksanaannya dimintakan melalui pengadilan negeri.

Jalur pengadilan

1. Pendaftaran gugatan. Gugatan pada umumnya diajukan ke pengadilan negeri tempat tinggal tergugat, dan dapat didaftarkan secara elektronik.
2. Mediasi. Pada perkara perdata tingkat pertama, para pihak lebih dahulu menempuh mediasi sebelum pokok perkara diperiksa.
3. Jawaban dan pembuktian. Para pihak bertukar jawaban, mengajukan bukti, dan menghadirkan saksi.
4. Putusan. Hakim memutus berdasarkan fakta dan bukti yang terungkap di persidangan.
5. Upaya hukum dan eksekusi. Putusan dapat diuji melalui upaya hukum, dan putusan yang berkekuatan hukum tetap dilaksanakan melalui pengadilan.

Lingkup pekerjaan disepakati bersama sebelum pekerjaan dimulai. Kami tidak menjanjikan hasil tertentu, karena putusan merupakan wewenang hakim atau arbiter. Kami juga memeriksa lebih dahulu adanya benturan kepentingan, dan tidak mendampingi kedua belah pihak dalam satu sengketa yang sama.

Dokumen Yang Biasanya Perlu Disiapkan

Tidak semua dokumen harus lengkap pada konsultasi pertama; sampaikan yang sudah ada.

• Perjanjian, surat kesepakatan, atau dokumen lain yang menjadi dasar hubungan para pihak, beserta perubahannya.
• Somasi, surat menyurat, atau gugatan yang sudah dikirim atau diterima.
• Bukti pembayaran, faktur, bukti serah terima, dan pesan yang memuat kesepakatan.
• Identitas Anda dan, bila berupa badan usaha, akta pendirian dan identitas pengurusnya.
• Bukti kepemilikan bila sengketa menyangkut tanah, bangunan, atau barang bernilai.
• Kronologi singkat, ditulis berurutan menurut tanggal.

Dokumen yang memuat data pribadi atau rahasia usaha sebaiknya tidak dikirim pada pesan pertama; tunggu sampai konsultasi dimulai.

Dasar Hukum Yang Sering Dirujuk

Daftar berikut bersifat umum dan bukan daftar lengkap; keadaan peraturan diperiksa pada November 2026.

• Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang mengatur arbitrase, mediasi, konsiliasi, negosiasi, dan penilaian ahli di luar pengadilan.
• Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, tentang penunjukan arbiter oleh pengadilan, hak ingkar, serta pemeriksaan permohonan pelaksanaan dan pembatalan putusan arbitrase.
• Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, dan Nomor 3 Tahun 2022 tentang mediasi di pengadilan secara elektronik.
• Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik, dan Nomor 4 Tahun 2019 tentang gugatan sederhana.
• Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, antara lain tentang perikatan dan perdamaian, serta Herzien Inlandsch Reglement (HIR) sebagai hukum acara perdata yang berlaku di wilayah Jawa dan Madura.

Periksa versi terbaru peraturan sebelum bertindak. Halaman ini tidak menggantikan membaca teks peraturan atau berkonsultasi mengenai keadaan Anda.

Pertanyaan Umum Seputar Penyelesaian Sengketa

Apa bedanya penyelesaian sengketa non litigasi dan litigasi?

Non litigasi ditempuh di luar pengadilan, misalnya melalui negosiasi, mediasi, atau arbitrase. Litigasi ditempuh melalui gugatan di pengadilan dan diputus oleh hakim. Pilihan jalur bergantung pada perjanjian para pihak, jenis sengketa, dan tujuan yang ingin dicapai.

Apakah harus mengirim somasi sebelum menggugat?

Dalam sengketa wanprestasi, pada umumnya pihak yang dituntut lebih dahulu dinyatakan lalai, biasanya lewat somasi tertulis, kecuali perjanjian menentukan lain. Karena itu somasi lazim dikirim sebelum gugatan diajukan, dan perlu disusun dengan cermat.

Apakah mediasi wajib?

Pada perkara perdata di pengadilan tingkat pertama, ya. Para pihak diwajibkan menempuh mediasi sebelum pokok perkara diperiksa, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Mediasi tidak menjamin tercapainya kesepakatan, dan para pihak tetap dapat melanjutkan ke persidangan bila mediasi gagal.

Bagaimana kekuatan kesepakatan damai?

Kesepakatan damai yang sah mengikat para pihak. Agar memiliki kekuatan seperti putusan pengadilan, kesepakatan dapat dituangkan dalam akta perdamaian yang dikuatkan hakim. Syarat dan prosedurnya berbeda bagi kesepakatan yang dicapai di dalam dan di luar pengadilan, sehingga perlu dikaji pada tiap kasus.

Kapan sengketa harus diselesaikan melalui arbitrase?

Arbitrase dapat ditempuh bila para pihak membuat perjanjian arbitrase secara tertulis, baik sebelum maupun sesudah sengketa timbul. Bila perjanjian itu ada, pengadilan negeri pada umumnya tidak berwenang mengadili sengketanya. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, sedangkan tata cara penunjukan arbiter oleh pengadilan serta pelaksanaan dan pembatalan putusan arbitrase diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023.

Apakah perkara perdata dapat disidangkan secara elektronik?

Dapat. Perkara perdata yang didaftarkan secara elektronik pada dasarnya diperiksa secara elektronik, dan persidangan elektronik dimulai setelah mediasi tidak berhasil, kecuali perkara tidak memerlukan mediasi. Ketentuannya diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022.

Cara Berkonsultasi

Untuk konsultasi penyelesaian sengketa Bekasi, Anda dapat menghubungi kami lewat tombol WhatsApp “Hubungi Kami” di pojok kanan bawah layar, tombol Konsultasi di bagian atas halaman, atau formulir di bagian Kontak pada beranda. Alamat dan jam operasional kantor juga tercantum di sana.

Ceritakan secara singkat siapa saja pihak yang bersengketa, pokok persoalannya, dan apakah sudah ada somasi, gugatan, atau perjanjian yang memuat klausul penyelesaian sengketa. Mohon tidak mengirim dokumen yang berisi data pribadi atau rahasia usaha pada pesan pertama.

Tentang halaman ini

Ditulis oleh Nurul Fujairah, S.H. & Meyra Natasya, S.H., DS Law Office & Partners. Diterbitkan dan terakhir diperbarui: November 2026.

Informasi di halaman ini bersifat umum dan tidak menggantikan nasihat hukum untuk kasus tertentu. Setiap sengketa memerlukan penilaian atas fakta dan dokumen yang sebenarnya.

Bidang Praktik Terkait

• Hukum Perdata: wanprestasi, perbuatan melawan hukum, dan gugatan perdata.
• Hukum Bisnis dan Korporasi: kontrak, tata kelola, dan sengketa usaha.
• Hukum Ketenagakerjaan: perselisihan hubungan industrial.
• Hukum Keluarga dan Properti: perkara keluarga, waris, dan tanah.
• Hukum Pidana: pendampingan dalam proses pidana.
• Wawasan Hukum: artikel tentang aturan dan prosedur hukum.