Hukum Ketenagakerjaan di Bekasi

DS Law Office & Partners menyediakan pendampingan hukum ketenagakerjaan Bekasi bagi pekerja dan pengusaha, mulai dari perjanjian kerja, hak dan kewajiban dalam hubungan kerja, pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga perselisihan hubungan industrial. Aturan ketenagakerjaan sedang berubah: undang-undang yang baru diundangkan pada 28 Oktober 2026 dan menggantikan undang-undang lama.

Halaman ini menjelaskan persoalan yang kami tangani, tahapan penyelesaian perselisihan secara umum, dan cara berkonsultasi.

Perkara Hukum Ketenagakerjaan Yang Kami Tangani

Layanan kami di bidang ketenagakerjaan mencakup hal-hal berikut, dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pihak:

• Perjanjian kerja dan peraturan internal. Menyusun dan meninjau perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan perjanjian kerja bersama.
• Pemutusan hubungan kerja (PHK). Pendampingan bagi pekerja yang menghadapi PHK maupun bagi perusahaan yang akan melakukannya, termasuk menilai alasan, prosedur, dan hak-hak yang timbul.
• Upah dan hak pekerja. Persoalan upah, lembur, cuti, dan jaminan sosial yang tidak dipenuhi atau diperselisihkan.
• Perselisihan hubungan industrial. Pendampingan dalam perundingan bipartit, mediasi, dan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial.
• Kepatuhan bagi perusahaan. Meninjau dokumen dan kebijakan ketenagakerjaan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku.

Untuk pendirian, tata kelola, dan kontrak usaha perusahaan, lihat halaman Hukum Bisnis dan Korporasi.

Kapan Sebaiknya Berkonsultasi

Bantuan hukum paling bermanfaat bila dicari sebelum dokumen ditandatangani atau keputusan diambil. Beberapa situasi yang lazim:

• Pekerja menerima surat PHK, surat peringatan, atau diminta menandatangani surat pengunduran diri atau kesepakatan bersama.
• Pekerja mengalami upah, lembur, atau hak lain yang tidak dibayarkan sebagaimana mestinya.
• Pekerja atau perusahaan menerima panggilan mediasi atau gugatan perselisihan hubungan industrial.
• Perusahaan berencana melakukan PHK, restrukturisasi, atau mengubah perjanjian kerja dan peraturan perusahaan.
• Perusahaan ingin memastikan perjanjian kerja dan kebijakan internalnya sesuai dengan undang-undang yang baru.

Sebelum menandatangani surat yang menyangkut berakhirnya hubungan kerja, pahami lebih dahulu isi dan akibatnya. Surat yang sudah ditandatangani dapat sulit dipersoalkan kemudian.

Tahapan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Secara umum, perselisihan hubungan industrial diselesaikan melalui tahapan berikut. Rincian dan batas waktunya berbeda untuk tiap jenis perselisihan.

1. Konsultasi dan pengumpulan dokumen. Kami memetakan hubungan kerja, pokok perselisihan, dan dokumen yang tersedia.
2. Perundingan bipartit. Pekerja dan pengusaha lebih dulu berunding. Hasilnya dicatat; bila sepakat, dibuat perjanjian bersama.
3. Mediasi, konsiliasi, atau arbitrase. Bila bipartit tidak berhasil, perselisihan dicatatkan di dinas ketenagakerjaan setempat dan diselesaikan melalui salah satu jalur tersebut.
4. Gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Bila belum selesai, gugatan diajukan ke pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri yang wilayahnya meliputi tempat pekerja bekerja.
5. Upaya hukum dan pelaksanaan putusan. Putusan dapat diuji melalui upaya hukum yang tersedia, dan putusan yang berkekuatan hukum tetap dilaksanakan.

Lingkup pekerjaan disepakati bersama sebelum pekerjaan dimulai. Kami tidak menjanjikan hasil tertentu, karena putusan merupakan wewenang lembaga penyelesaian perselisihan dan hakim. Kami juga memeriksa lebih dahulu adanya benturan kepentingan, dan tidak mendampingi kedua belah pihak dalam satu perkara yang sama.

Dokumen Yang Biasanya Perlu Disiapkan

Tidak semua dokumen harus lengkap pada konsultasi pertama; sampaikan yang sudah ada.

• Identitas Anda dan data perusahaan tempat bekerja atau yang Anda kelola.
• Perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama beserta perubahannya.
• Slip upah, bukti transfer, dan catatan lembur atau kehadiran.
• Surat PHK, surat peringatan, surat pengunduran diri, atau perjanjian bersama bila ada.
• Risalah perundingan bipartit, panggilan mediasi, atau gugatan bila sudah ada.
• Kronologi singkat, ditulis berurutan menurut tanggal.

Dokumen yang berisi data pribadi atau rahasia usaha sebaiknya tidak dikirim pada pesan pertama; tunggu sampai konsultasi dimulai.

Dasar Hukum Yang Sering Dirujuk

Peraturan ketenagakerjaan sedang banyak berubah. Daftar berikut bersifat umum dan bukan daftar lengkap; keadaan peraturan diperiksa pada November 2026.

• Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, diundangkan pada 28 Oktober 2026. Undang-undang ini mencabut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan sebagian ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Cipta Kerja), serta memerintahkan peraturan pelaksana yang baru.
• Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang mengatur tahapan penyelesaian perselisihan melalui bipartit, mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan Pengadilan Hubungan Industrial.
• Peraturan pelaksana yang sudah ada, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 (perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja, dan PHK) dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 (pengupahan). Status masing-masing setelah berlakunya undang-undang yang baru perlu diperiksa.

Periksa versi terbaru peraturan sebelum bertindak. Halaman ini tidak menggantikan membaca teks peraturan atau berkonsultasi mengenai keadaan Anda.

Pertanyaan Umum Seputar Hukum Ketenagakerjaan

Apakah ada undang-undang ketenagakerjaan yang baru?

Ada. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan diundangkan pada 28 Oktober 2026 dan mencabut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Undang-undang ini memuat ketentuan peralihan dan memerintahkan peraturan pelaksana yang baru. Karena itu, aturan mana yang berlaku untuk suatu peristiwa atau perkara perlu dikaji pada setiap kasus.

Apa bedanya PKWT dan PKWTT?

PKWT adalah perjanjian kerja waktu tertentu atau kontrak, sedangkan PKWTT adalah perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau yang biasa disebut karyawan tetap. Jangka waktu dan perpanjangan PKWT dibatasi peraturan, dan batasnya berubah dengan undang-undang yang baru, sehingga perlu diperiksa untuk kontrak Anda. Pada prinsipnya, pekerja PKWT berhak atas uang kompensasi ketika kontraknya berakhir.

Apakah perusahaan boleh memutus hubungan kerja secara sepihak?

Pada dasarnya PHK harus dihindari dan, bila tidak terelakkan, harus lebih dahulu dirundingkan dengan pekerja. Bila tidak tercapai kesepakatan, penyelesaiannya ditempuh melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Alasan PHK yang sah, prosedurnya, dan hak yang timbul bagi pekerja diatur undang-undang dan peraturan pelaksananya, sehingga perlu diperiksa untuk setiap kasus.

Bagaimana tahapan menyelesaikan perselisihan hubungan industrial?

Secara umum dimulai dari perundingan bipartit, lalu mediasi, konsiliasi, atau arbitrase, dan terakhir gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Gugatan pada umumnya harus dilengkapi risalah mediasi atau konsiliasi. Tahapan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004; periksa apakah ada perubahan terbaru.

Bagaimana dengan perjanjian kerja dan peraturan perusahaan yang sudah ada?

Perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan perjanjian kerja bersama yang sudah ada tidak otomatis batal. Namun bila isinya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yang berlaku adalah peraturan perundang-undangan. Dokumen tersebut sebaiknya ditinjau dan disesuaikan.

Cara Berkonsultasi

Untuk konsultasi hukum ketenagakerjaan Bekasi, Anda dapat menghubungi kami lewat tombol WhatsApp “Hubungi Kami” di pojok kanan bawah layar, tombol Konsultasi di bagian atas halaman, atau formulir di bagian Kontak pada beranda. Alamat dan jam operasional kantor juga tercantum di sana.

Ceritakan secara singkat posisi Anda, sebagai pekerja atau pengusaha, jenis persoalannya, dan apakah sudah ada surat PHK, panggilan mediasi, atau gugatan. Mohon tidak mengirim dokumen yang berisi data pribadi atau rahasia usaha pada pesan pertama.

Tentang Halaman Ini

Ditulis oleh Dian Sugeng Pratama, S.H., DS Law Office & Partners. Diterbitkan dan terakhir diperbarui: November 2026.

Informasi di halaman ini bersifat umum dan tidak menggantikan nasihat hukum untuk kasus tertentu. Peraturan ketenagakerjaan sedang berubah, dan setiap perkara memerlukan penilaian atas fakta dan dokumen yang sebenarnya.

Bidang Praktik Terkait

• Hukum Bisnis dan Korporasi: pendirian, tata kelola, dan kontrak usaha perusahaan.
• Sengketa Non Litigasi & Litigasi: pilihan jalur penyelesaian sengketa di dalam dan di luar pengadilan.
• Wawasan Hukum: artikel tentang aturan dan prosedur hukum.