Hukum Keluarga dan Properti di Bekasi

DS Law Office & Partners menyediakan pendampingan hukum keluarga dan properti Bekasi bagi perorangan dan keluarga, mulai dari perceraian, hak asuh anak, harta bersama, dan waris, hingga jual beli, sertipikat, dan sengketa tanah atau rumah. Persoalan keluarga dan persoalan harta sering berkaitan: tanah yang dibeli selama perkawinan atau diwariskan, misalnya, dapat menjadi pokok kedua jenis perkara.

Halaman ini menjelaskan persoalan yang kami tangani, tahapan yang lazim ditempuh, dan cara berkonsultasi.

Perkara Hukum Keluarga dan Properti Yang Kami Tangani

Layanan kami disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing klien, dan mencakup hal-hal berikut.

Hukum keluarga

• Perceraian. Pendampingan dalam permohonan atau gugatan cerai di pengadilan agama atau pengadilan negeri.
• Hak asuh anak dan nafkah. Persoalan pemeliharaan anak, biaya pendidikan dan penghidupan anak, serta nafkah bagi bekas istri atau suami sepanjang diatur hukum.
• Harta bersama (gono-gini). Menginventarisasi dan membagi harta yang diperoleh selama perkawinan.
• Perjanjian perkawinan. Menyusun dan meninjau perjanjian pranikah maupun perjanjian yang dibuat selama perkawinan.
• Waris, wasiat, dan hibah. Menentukan ahli waris dan bagiannya, menyelesaikan sengketa waris, serta menyusun atau menilai wasiat dan hibah.

Properti dan pertanahan

• Pemeriksaan dokumen sebelum membeli. Memeriksa sertipikat, riwayat kepemilikan, dan hal-hal yang dapat membebani tanah atau rumah.
• Jual beli dan perjanjian. Menyusun dan meninjau perjanjian pengikatan jual beli, perjanjian sewa-menyewa, dan dokumen pendukung sebelum akta jual beli ditandatangani.
• Peralihan hak dan pendaftaran. Mendampingi pengurusan balik nama dan pendaftaran peralihan hak bersama pejabat yang berwenang.
• Sengketa tanah dan rumah. Persoalan batas, penguasaan tanpa hak, sertipikat ganda, jual beli yang bermasalah, dan sengketa atas tanah di antara sesama ahli waris.
• Pembiayaan dan jaminan. Meninjau perjanjian kredit dan jaminan atas properti.

Untuk wanprestasi dan gugatan perdata umum, lihat halaman Hukum Perdata. Bila suatu persoalan keluarga juga menyangkut dugaan tindak pidana, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, lihat halaman Hukum Pidana.

Kapan Sebaiknya Berkonsultasi

Bantuan hukum paling bermanfaat bila dicari sebelum dokumen ditandatangani atau keputusan diambil. Beberapa situasi yang lazim:

• Anda mempertimbangkan atau menerima gugatan cerai, atau pasangan meminta Anda menandatangani surat kesepakatan.
• Anda dan pasangan berselisih tentang pengasuhan anak, nafkah, atau pembagian harta.
• Seseorang meninggal dan harta peninggalannya belum jelas pembagiannya, atau ada perbedaan pendapat di antara ahli waris.
• Anda akan membeli, menjual, atau menyewa tanah atau rumah dan ingin dokumennya diperiksa lebih dahulu.
• Anda menghadapi klaim pihak lain atas tanah atau rumah, atau sertipikat belum atas nama yang semestinya.

Bila keselamatan Anda atau anak terancam oleh kekerasan dalam rumah tangga, utamakan keselamatan lebih dulu dan hubungi kepolisian atau lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak setempat. Bantuan hukum dapat menyusul.

Tahapan Yang Lazim Ditempuh

Tahapan berbeda untuk tiap persoalan. Gambaran umum berikut tidak menggantikan penilaian atas fakta dan dokumen Anda.

Perceraian dan harta bersama

1. Konsultasi dan pengumpulan dokumen. Kami memetakan perkawinan, anak, harta, dan tujuan Anda, dan menjelaskan pilihan yang tersedia.
2. Pendaftaran perkara. Permohonan atau gugatan diajukan ke pengadilan agama bagi yang beragama Islam, atau pengadilan negeri bagi yang beragama lain, menurut wilayah yang berwenang. Hak asuh, nafkah, dan pembagian harta dapat dimuat dalam perkara yang sama atau diajukan tersendiri.
3. Upaya damai dan mediasi. Pengadilan berupaya mendamaikan para pihak, dan mediasi pada perkara perdata di tingkat pertama bersifat wajib sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.
4. Pemeriksaan dan putusan. Para pihak mengajukan bukti dan saksi, kemudian hakim memutus. Putusan dapat diuji melalui upaya hukum yang tersedia.
5. Setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Perceraian dicatat dan akta cerai diterbitkan, lalu putusan tentang anak dan harta dilaksanakan.

Jual beli tanah atau rumah

1. Pemeriksaan dokumen. Sertipikat, identitas penjual, status tanah, dan hal-hal yang membebaninya diperiksa sebelum ada pembayaran.
2. Kesepakatan dan perjanjian awal. Harga, jadwal pembayaran, dan syarat dituangkan dalam perjanjian pengikatan jual beli bila transaksi tidak langsung selesai.
3. Akta jual beli di hadapan PPAT. Akta jual beli dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Pajak yang timbul diselesaikan sesuai ketentuan, dan PPAT akan menjelaskan kewajiban masing-masing pihak.
4. Pendaftaran peralihan hak. Akta dan dokumen pendukung didaftarkan ke Kantor Pertanahan agar nama pembeli tercatat pada buku tanah dan sertipikat.
5. Pemeriksaan akhir. Setelah sertipikat atas nama pembeli diterima, periksa kembali apakah datanya sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Lingkup pekerjaan disepakati bersama sebelum pekerjaan dimulai. Kami tidak menjanjikan hasil tertentu, karena putusan merupakan wewenang hakim dan pendaftaran merupakan wewenang kantor pertanahan. Kami juga memeriksa lebih dahulu adanya benturan kepentingan, dan tidak mendampingi suami dan istri dalam satu perkara yang sama.

Dokumen Yang Biasanya Perlu Disiapkan

Tidak semua dokumen harus lengkap pada konsultasi pertama; sampaikan yang sudah ada.

• Untuk persoalan keluarga: kartu keluarga, buku nikah atau akta perkawinan, akta kelahiran anak, perjanjian perkawinan bila ada, serta bukti harta yang diperoleh selama perkawinan.
• Untuk waris: akta atau surat kematian, kartu keluarga, daftar ahli waris dan harta peninggalan, serta wasiat bila ada.
• Untuk properti: sertipikat atau bukti kepemilikan lain, akta jual beli atau perjanjian pengikatan jual beli, bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan, dan identitas para pihak.
• Kronologi singkat, ditulis berurutan menurut tanggal.

Dokumen yang memuat data pribadi sebaiknya tidak dikirim pada pesan pertama; tunggu sampai konsultasi dimulai.

Dasar Hukum Yang Sering Dirujuk

Daftar berikut bersifat umum dan bukan daftar lengkap; keadaan peraturan diperiksa pada November 2026.

• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang antara lain memuat ketentuan tentang perjanjian perkawinan, harta bersama, dan akibat putusnya perkawinan terhadap anak.
• Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991), yang menjadi pedoman pengadilan agama dalam perkara perkawinan, harta bersama, dan waris bagi yang beragama Islam.
• Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, antara lain tentang waris, wasiat, dan hibah bagi yang tunduk padanya, serta Undang-Undang tentang Perlindungan Anak.
• Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang menjadi dasar hukum pertanahan nasional.
• Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah beserta perubahannya, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, yang mengatur bahwa jual beli tanah didaftarkan dengan akta yang dibuat oleh PPAT.

Periksa versi terbaru peraturan sebelum bertindak. Halaman ini tidak menggantikan membaca teks peraturan atau berkonsultasi mengenai keadaan Anda.

Pertanyaan Umum Seputar Hukum Keluarga dan Properti

Pengadilan mana yang menangani perceraian?

Pada umumnya pengadilan agama bagi yang beragama Islam, dan pengadilan negeri bagi yang beragama lain. Pengadilan yang berwenang ditentukan menurut tempat tinggal para pihak dan jenis perkaranya, sehingga perlu diperiksa pada tiap kasus.

Bagaimana harta bersama dibagi bila bercerai?

Harta yang diperoleh selama perkawinan pada dasarnya menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan serta harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan tetap di bawah penguasaan masing-masing (Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Bagi yang beragama Islam, Kompilasi Hukum Islam pada dasarnya membagi harta bersama seperdua untuk masing-masing pihak, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Pembagian dapat dimuat dalam perkara perceraian atau diajukan tersendiri setelahnya. Selama perkawinan, tindakan atas harta bersama seperti menjual tanah pada dasarnya memerlukan persetujuan kedua pasangan.

Siapa yang mendapat hak asuh anak?

Tidak ada rumus tunggal. Hakim memutus berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak, dengan menilai keadaan masing-masing orang tua. Bagi yang beragama Islam, Kompilasi Hukum Islam juga memuat ketentuan tentang pemeliharaan anak. Setelah perceraian, kedua orang tua pada dasarnya tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak serta menanggung biayanya.

Bagaimana pembagian waris diatur?

Hukum yang dipakai umumnya bergantung pada agama pewaris: Kompilasi Hukum Islam bagi yang beragama Islam, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bagi yang tunduk padanya. Bagian tiap ahli waris, ada tidaknya wasiat, dan pengadilan yang berwenang berbeda menurut keadaan, sehingga perlu dikaji pada tiap kasus.

Apa yang perlu diperiksa sebelum membeli tanah atau rumah?

Periksa kesesuaian sertipikat dengan keadaan di lapangan, siapa pemilik yang tercatat, apakah ada sengketa, sita, atau pembebanan seperti hak tanggungan, serta apakah penjual berwenang menjual (termasuk persetujuan pasangan bila tanah termasuk harta bersama). Periksa juga pajak bumi dan bangunan dan identitas penjual. Lakukan pemeriksaan ini sebelum uang dibayarkan.

Apakah akta jual beli saja sudah cukup untuk menjadi pemilik?

Tidak. Akta jual beli di hadapan PPAT adalah dasar pendaftaran, tetapi nama pembeli baru tercatat setelah peralihan haknya didaftarkan di Kantor Pertanahan. Ketentuannya merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Pastikan pendaftaran itu ditindaklanjuti dan periksa kembali sertipikat yang diterima.

Cara Berkonsultasi

Untuk konsultasi hukum keluarga dan properti Bekasi, Anda dapat menghubungi kami lewat tombol WhatsApp “Hubungi Kami” di pojok kanan bawah layar, tombol Konsultasi di bagian atas halaman, atau formulir di bagian Kontak pada beranda. Alamat dan jam operasional kantor juga tercantum di sana.

Ceritakan secara singkat persoalannya, siapa saja pihak yang terlibat, dan apakah sudah ada surat, gugatan, atau akta yang ditandatangani. Mohon tidak mengirim dokumen yang berisi data pribadi, seperti KTP, akta, atau sertipikat, pada pesan pertama.

Tentang Halaman Ini

Ditulis oleh Wahyu Budi, S.H., DS Law Office & Partners. Diterbitkan dan terakhir diperbarui: November 2026.

Informasi di halaman ini bersifat umum dan tidak menggantikan nasihat hukum untuk kasus tertentu. Setiap perkara memerlukan penilaian atas fakta dan dokumen yang sebenarnya.

Bidang Praktik Terkait

• Hukum Perdata: wanprestasi, perbuatan melawan hukum, dan gugatan perdata.
• Hukum Pidana: pendampingan dalam proses pidana, termasuk perkara dalam lingkup rumah tangga.
• Sengketa Non Litigasi & Litigasi: pilihan jalur penyelesaian sengketa di dalam dan di luar pengadilan.
• Wawasan Hukum: artikel tentang aturan dan prosedur hukum.