Hukum Pidana di Bekasi

DS Law Office & Partners menyediakan pendampingan hukum pidana Bekasi bagi orang yang dilaporkan, dipanggil sebagai saksi, ditetapkan sebagai tersangka, atau menjadi korban suatu tindak pidana, serta bagi pengurus perusahaan yang menghadapi perkara pidana. Setiap tahap proses pidana memiliki hak dan kewajiban yang berbeda, dan sejak 2 Januari 2026 prosesnya berjalan di bawah KUHP dan KUHAP yang baru.

Halaman ini menjelaskan perkara yang kami tangani, tahapan proses pidana secara umum, dan cara berkonsultasi.

Perkara Hukum Pidana Yang Kami Tangani

Layanan kami di bidang hukum pidana mencakup hal-hal berikut, dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing perkara:

• Pendampingan tersangka dan terdakwa. Mendampingi pemeriksaan di kepolisian dan kejaksaan serta persidangan di pengadilan, termasuk menyusun pembelaan.
• Pendampingan saksi. Menjelaskan hak dan kewajiban orang yang dipanggil memberi keterangan dan, sepanjang diperbolehkan ketentuan yang berlaku, mendampinginya.
• Pendampingan korban dan pelapor. Membantu menyusun laporan atau pengaduan, mengikuti perkembangan perkara, dan menyampaikan hak-hak korban.
• Perkara pidana khusus. Pidana korporasi, tindak pidana korupsi, dan pidana pertambangan, mulai dari tahap pemeriksaan hingga persidangan.
• Praperadilan dan upaya hukum. Permohonan praperadilan untuk menguji sah-tidaknya tindakan aparat tertentu, serta banding, kasasi, dan peninjauan kembali.
• Penyelesaian di luar pengadilan. Pendampingan upaya perdamaian antara pelaku dan korban pada perkara yang memungkinkan (keadilan restoratif).

Bila persoalan Anda berupa sengketa kontrak atau utang piutang tanpa unsur pidana, lihat halaman Hukum Perdata.

Kapan Sebaiknya Berkonsultasi

Bantuan hukum paling bermanfaat bila dicari sejak awal, sebelum keterangan diberikan atau dokumen ditandatangani. Beberapa situasi yang lazim:

• Anda menerima surat panggilan dari kepolisian, kejaksaan, atau pengadilan dan ingin memahami status serta hak Anda sebelum hadir.
• Anda atau keluarga dilaporkan ke polisi, atau Anda akan melaporkan suatu peristiwa.
• Terjadi penangkapan, penahanan, penggeledahan, atau penyitaan.
• Anda dipanggil sebagai saksi dan ingin memahami hak dan kewajiban saksi.
• Perusahaan atau pengurusnya diperiksa dalam perkara yang berkaitan dengan kegiatan usaha. Lihat juga halaman Hukum Bisnis dan Korporasi.

Apa pun situasinya, penuhi panggilan resmi, jangan menghilangkan atau mengubah barang bukti, dan jangan menghubungi pihak lain untuk menyamakan keterangan. Tindakan semacam itu dapat memperburuk keadaan dan dapat menjadi tindak pidana tersendiri.

Tahapan Proses Pidana Dan Bentuk Pendampingan

Secara umum, proses pidana berjalan melalui tahapan berikut. Rincian dan lamanya berbeda untuk setiap perkara.

1. Laporan atau pengaduan. Proses dapat dimulai dari laporan atau pengaduan ke kepolisian. Kami membantu menyusun dan menyampaikannya, atau menilai laporan yang diajukan terhadap Anda.
2. Penyelidikan. Aparat mencari tahu apakah suatu peristiwa merupakan tindak pidana. Kami memberi nasihat bagi Anda yang dipanggil memberikan keterangan.
3. Penyidikan. Penyidik mengumpulkan alat bukti dan dapat menetapkan tersangka. Kami mendampingi pemeriksaan dan memastikan keterangan Anda dicatat sesuai yang Anda sampaikan sebelum berita acara ditandatangani.
4. Penuntutan. Jaksa menyusun surat dakwaan dan melimpahkan perkara ke pengadilan. Kami mempelajari dakwaan dan menyiapkan langkah pembelaan.
5. Pemeriksaan di pengadilan. Persidangan meliputi pembacaan dakwaan, pembuktian, tuntutan, pembelaan, dan putusan. Kami mendampingi di persidangan dan menyusun pembelaan.
6. Upaya hukum. Pihak yang tidak puas dengan putusan dapat mengajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali sesuai syarat yang ditentukan.

Lingkup pekerjaan disepakati bersama sebelum pekerjaan dimulai. Kami tidak menjanjikan hasil tertentu, termasuk bebas, ringannya hukuman, atau dihentikannya perkara, karena putusan sepenuhnya merupakan wewenang aparat penegak hukum dan hakim.

Dokumen Dan Informasi Yang Biasanya Perlu Disiapkan

Tidak semua harus lengkap pada konsultasi pertama; sampaikan yang sudah ada.

• Identitas Anda.
• Surat panggilan, surat pemberitahuan, atau surat lain dari kepolisian, kejaksaan, atau pengadilan, termasuk nomor laporan polisi bila ada.
• Salinan berita acara atau keterangan yang pernah Anda tandatangani.
• Bukti yang Anda miliki, seperti dokumen, foto, pesan, atau rekaman. Simpan apa adanya; jangan diubah atau dihapus.
• Kronologi singkat peristiwa, ditulis berurutan menurut tanggal.

Dokumen yang berisi data pribadi atau rahasia sebaiknya tidak dikirim pada pesan pertama; tunggu sampai konsultasi dimulai.

Dasar Hukum Yang Sering Dirujuk

Peraturan di bidang pidana sedang banyak berubah. Daftar berikut bersifat umum dan bukan daftar lengkap; keadaan peraturan diperiksa pada November 2026.

• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), berlaku sejak 2 Januari 2026. Mengatur tindak pidana dan pemidanaan, termasuk pidana kerja sosial dan pidana pengawasan.
• Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), berlaku sejak 2 Januari 2026 dan menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Mengatur tata cara proses pidana dari penyelidikan hingga upaya hukum.
• Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang mengatur profesi advokat.
• Undang-undang khusus di luar KUHP untuk perkara tertentu, misalnya tindak pidana korupsi. Hubungan antara undang-undang khusus dan KUHP yang baru perlu diperiksa untuk setiap perkara.

Periksa versi terbaru peraturan sebelum bertindak. Halaman ini tidak menggantikan membaca teks peraturan atau berkonsultasi mengenai keadaan Anda.

Pertanyaan Umum Seputar Hukum Pidana

Apa bedanya saksi, tersangka, dan terdakwa?

Saksi adalah orang yang dimintai keterangan tentang peristiwa yang ia lihat, dengar, atau alami sendiri. Tersangka adalah orang yang berdasarkan alat bukti yang ditentukan KUHAP diduga melakukan tindak pidana. Terdakwa adalah tersangka yang perkaranya sudah dilimpahkan dan diperiksa di pengadilan. Status seseorang dapat berubah selama proses berjalan, dan dipanggil sebagai saksi tidak otomatis berarti menjadi tersangka.

Apakah saya berhak didampingi advokat saat diperiksa?

Menurut KUHAP yang berlaku sejak 2 Januari 2026, tersangka berhak didampingi advokat pada setiap tahap pemeriksaan. Untuk orang yang dipanggil sebagai saksi, ketentuan rincinya perlu dicek pada setiap perkara. Bila Anda ingin didampingi, sampaikan hal itu kepada pemeriksa sebelum pemeriksaan dimulai.

Apa itu praperadilan?

Praperadilan adalah mekanisme di pengadilan negeri untuk menguji sah-tidaknya tindakan aparat tertentu, misalnya penangkapan, penahanan, penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Yang diuji adalah keabsahan tindakannya, bukan terbukti atau tidaknya perbuatan. Cakupan dan tata caranya diatur dalam KUHAP dan berubah dibanding KUHAP lama, sehingga perlu diperiksa untuk setiap perkara. Hasilnya tidak dapat dipastikan.

Apakah perkara pidana bisa diselesaikan secara damai?

KUHAP yang baru mengatur keadilan restoratif, yaitu penyelesaian di luar pengadilan yang melibatkan korban dan pelaku. Mekanisme ini tidak berlaku untuk semua perkara; menurut pemberitaan, perkara seperti terorisme, korupsi, kekerasan seksual, dan kejahatan terhadap nyawa dikecualikan. Syarat dan prosedurnya bergantung pada jenis perkara, dan perdamaian tidak otomatis menghentikan perkara.

Perbuatan terjadi sebelum 2 Januari 2026, KUHP lama atau baru yang dipakai?

KUHP yang baru berlaku sejak 2 Januari 2026. Untuk perbuatan yang terjadi sebelum tanggal itu, ketentuan peralihan dan asas hukum pidana tentang perubahan peraturan menentukan aturan mana yang dipakai. Pada prinsipnya, bila peraturan berubah setelah perbuatan terjadi, berlaku peraturan yang baru, kecuali peraturan yang lama lebih menguntungkan pelaku. Penerapannya bergantung pada perkara, sehingga perlu dikaji tersendiri.

Cara Berkonsultasi

Untuk konsultasi hukum pidana Bekasi, Anda dapat menghubungi kami lewat tombol WhatsApp “Hubungi Kami” di pojok kanan bawah layar, tombol Konsultasi di bagian atas halaman, atau formulir di bagian Kontak pada beranda. Alamat dan jam operasional kantor juga tercantum di sana.

Ceritakan secara singkat peristiwanya dan status Anda, apakah pelapor, saksi, tersangka, atau terdakwa. Bila ada surat panggilan, sebutkan tanggal pemeriksaannya. Mohon tidak mengirim dokumen yang berisi data pribadi atau rahasia pada pesan pertama.

Tentang Halaman Ini

Ditulis oleh Donasto Samosir, S.H., DS Law Office & Partners. Diterbitkan dan terakhir diperbarui: November 2026.

Informasi di halaman ini bersifat umum dan tidak menggantikan nasihat hukum untuk kasus tertentu. Setiap perkara memerlukan penilaian atas fakta dan dokumen yang sebenarnya.

Bidang Praktik Terkait

• Sengketa Non Litigasi & Litigasi: pilihan jalur penyelesaian sengketa di dalam dan di luar pengadilan.
• Hukum Perdata: perjanjian yang dilanggar, utang piutang, dan ganti rugi.
• Hukum Bisnis dan Korporasi: pendampingan hukum usaha dan tata kelola perseroan.
• Ulasan tentang pidana kerja sosial dan pidana pengawasan dalam KUHP nasional, salah satu artikel kami di Wawasan Hukum.